Akuntansi di Asia dapat
di fokuskan ke 3 Negara yaitu Jepang, Cina, dan India. Di era globalisasi yang
sangat cepat dengan kemajuan teknologi, aktivitas pasar modal pun dituntut
untuk setara dalam memberi kemampuan menghasilkan informasi. Akuntansi adalaah
hal yang dilihat dalam memainkan peran untuk menghasilkan informasi, yang
berguna bagi pihak internal maupun pohak eksternal. Tujuan dari akuntansi
adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan
dalam mengambil keputusan ekonomi. akuntansi internasional mempunyai peran yang
sangat kompleks, dimana ruang lingkup pelaporannya ialah perusahaan yang
multinasional dengan operasi dan transaksi lintas negara dengan kewajiban
pelaporannya terhadap pengguna pelaporan lain.
Negara-negara di Asia
mengalami perkembangan akuntansi pesat mengikuti semakin berkembangnya
akuntansi Internasional. Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang
tinggi, menjadikan Jepang dengan perekonomian tertinggi kedua dan menjadi rumah
untuk bisnis-bisnis terbesar dunia. Sedangkan Cina dan India memiliki
perekonomian yang baru muncul.
1. JEPANG
Perkembangan
Akuntansi di Jepang
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang
mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Dua badan
pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum
pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula.
Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman
pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh
badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001
perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai
pembuat standar akuntansi.
Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar
budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam
hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang
wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan
Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali
bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini
menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai
keiretsu.
Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok
industry besar ini.Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk
membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut
pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada
bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham.
Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha
di Jepang, yang berarti controlbirokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha,
termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada
perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan
seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau
menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan
yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review
standardisasi laporan keuangan Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak
praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi
contoh:
a. Hilangnya
konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang
menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat
melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar
menguntungkan.
b. Kewajiban
pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu
merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya
kewajiban pensiun.
c. Pemegang
saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mepertegas
kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan
mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan
laba.
Pembukuan dan laporan keuangan di Jepang
menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional.
Untuk memahami sistem pembukuan Jepang, kita harus memahami budaya, praktik
bisnis dan sejarah Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas
tersendiri, dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga
badan hukum: undang-undang perusahaan (companuy low), undang-undang pertukaran
dan sekuritas (securities and exchange law), dan undang-undang pajak
penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiga badan hukum tersebut
saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai “sistem
legal triangular”. Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of
Justice (MOJ).
Berdasarkan Undang-undang perusahaan, laporan
keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah
merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor
berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit laporan keuangan yang
dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan
sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kuallifikasi profesional dan
ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Audit berwenang biasanya fokus pada
manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak.
Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan
keuangan, serta harus dilakukan oleh akuntan publik bersertifikasi (certified
public accountans – CPAs).
Laporan
Keuangan
Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang
perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk
disetujui pada saat rapat pemegang saham, yang isinya :
·
Neraca
·
Laporan Laba Rugi
·
Laporan atas perubahan ekuitas pemegang
saham
·
Laporan bisnis
·
Jadwal terkait
Patokan
Akuntansi
Metode pooling of interest (penyatuan
saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu saja di mana tidak
ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan
dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar aset
bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta
subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunkan untuk investasi
dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh
signifikan dari pada kebijakan operasional dan finansial. Metode ekuitas juga
digunkan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang profesional tidak
diperbolehkan. Dibawah standar stimulasi mata uang, aset dan kewajiban dari
anak perusahaan asing dihitung dengan tingkat kurs saat itu (akhir tahun),
pendapatan dan beban dalam rata-rata, serta penyesuaian pertukaran mata uang
asing berada dalam ekuitas pemegang saham.
Persediaan yang harus dihitung apakah cocok dengan
biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode
biaya rata-rata semuanya menerima metode cost flow (arus biaya), dengan
rata-rata yang paling populer. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar.
Aset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum
perpajakan. Metode declining balance (saldo menurun) merupakan metode
depresiasi paling umum. Aset bersih juga diuji dengan penurunan nilai. Kontrak
sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa dikapitalisasi. Sewa menyewa
keuangan lainnya mungkin kapitalisasi atau dianggap sebagai kontrak
operasional. Pajak tangguhan dipersiapan untuk perubahan sepanjang waktu dengan
menggunkan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka
kemungkinan dan dapat diperkirakan. Dibutuhkan cadangan setiap tahun perusahaan
harus mengalokasikan dejumlah minimal 10 persen kas dividen dan bonus yang
dibayarkan pada direktur dan auditor berwang hingga cadangan mencapi 25 persen
dari saham.
2. CINA
Perkembangan
Akuntansi di Cina
Akuntansi di CIna memiliki sejarah yang panjang.
Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke
belakang hingga tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen
menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan
pencapaian di kalangan bangsawan dan putri pada masa Dinasti Xia (tahun
2000-1500 SM). Konfusius muda (551-479 SM) dulunya pernah menjadi seorang
manager gudang dan tulisannya menyebutkan bahwa pekerjaannya meliputi akuntansi
yang seharusnya yaitu membuat catatan penerimaan dan pengeluaran setiap
harinya.
Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini
berasal dari pendirian RRC pada tahun 1949. Cina menerapkan prinsip-prinsip
Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Tujuan akuntansi adalah untuk
memenuhi kebutuhan Negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Pelaporan
keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Ciri utamanya adalah orientasi
manajemen dana, yang mana dana diartikan sebagai properti,barang dan material
yang digunakan selama proses produksi. Pelaporan keuangan menekankan Neraca,
yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana dan kurang menitikberatkan pada
pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap kebijakan dan
peraturan pemerintah. Akuntansi menekankan perhitungan secara kuantitas dan perbandingan
biaya dan kuantitas.
Perekonomian Cina disebut sebagai perekonomian
hibrid (campuran), dimana Negara mengendalikan komoditas dan industri yang
strategis, sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur
oleh sistem yang berorientasi pada pasar. Reformasi ekonomi yang dilakukan
akhir-akhir ini mencakup privatisasi termasuk pengalihan perusahaan milik
Negara menjadi perusahaan perseroan yang mengeluarkan saham. Aturan akuntansi
yang baru telah dikembangkan bagi perusahaan-perusahaan yang baru
diprivatisasikan dan perusahaan-perusahaan independent dengan kewajiban
terbatas, serta badan usaha milik asing seperti perusahaan patungan. Peranan
pemerintah telah mengubah dari mengelola baik makro maupun mikro ekonomi
menjadi hanya mengelola tingkat makro saja.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
·
Pada tahun 1992, Departemen Keuangan
mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE).
·
ASBE adalah sebuah konsep kerangka kerja
yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada yang
pada akhirnya menyeragamkan praktik do mestik dan menyeragamkan praktik
akuntansi Cina fengan praktik internasional.
·
Kemudian, pada tahun 1998 Cina
mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina (The China Accounting Standards
Committee-CASC) sebagai lembaga berwenang dalam departemen keuangan yang
bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi.
·
Pada akhirnya, tahun 2006 susunan baru
ASBE dikeluarkan, dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang
pada hakikatnya sejalan dengan IFRS.
Pelaporan
Keuangan
·
Periode pembukuan diminta sesuai dengan
kalender tahunan.
·
Laporan Keuangan terdiri atas:
·
Neraca
·
Laporan laba rugi
·
Laporan arus kas
·
Laporan perubahan ekuitas
·
Catatan
Patokan
Akuntansi
·
Penggabungan usaha dicatat menggunakan
metode pembelian.
·
Kapitalisasi dan Uji penurunan nilai
tahunan diberlakukan untuk
·
Untuk menghitung usaha gabungan
digunakan metode ekuitas.
·
Penilaian aset menggunakan basis harga
perolehan.
·
Biaya depresiasi didasarkan pada basis
ekonomi.
·
Penilaian persediaan menggunakan metode
FIFO dan rata-rata.
3. INDIA
Perkembangan
Akuntansi di India
India berada di belahan benua Asia Selatan, dengan
Pakistan di sebelah barat, Cina, Nepal dan Bhutan di sebelah utara, dan
Bangladesh sebelah timur. Dari tahun 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India
digolongkan dengan bergaya program sosial pemerintah terpusat dan industry
pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian,
kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industry berat dan
transportasi. Akan tetapi, kurangnya persaingan berakibat pada rendahnya
kualitas produk dan inefisiensi dalam produksi. Menghadapi krisis ekonomi,
pemerintah mulai melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Reformasi
ekonomi pasar diadopsi sejak saat itu, termasuk privatisasi industri
pemerintah, pembebasan investasi asing dan rezim bursa, pengurangan tarif dan
hambatan perdagangan lainnya, perubahan dan modernisasi sector keuangan,
penyesuaian kekuasaan pemerintah secara signifikan dan kebijikan fiscal, serta
penjagaan hak intelektual. Akan tetapi, sebagian besar industry berat masih
dimiliki pemerintah, dan tariff tinggi serta membatasi investasi asing langsung
masih terjadi, sector jasa telah terbukti menjadi sector india yang paling
dinamis pada saat itu, dimana telekomunikasi dan teknologi informasi memiliki
pertumbuhan yang pesat. Kebanyakan pengamat sepakat bahwa perubahan lebih jauh
dan investasi modal tambahan dalam infrastruktur lebih dibutuhkan supaya india
menjadi pemain ekonomi terpandang.
Pelaporan keuangan ditujukan pada saat presantasi
wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan
proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah
lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam
undang-undang tahu 1857, dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan
pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866, bersama
dengan kualifikasi resmi auditor pertama. Keduanya berlandasan hukum inggris.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
1. Akuntansi
dipengaruhi oleh bangsa inggris
2. Departemen
Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui Akta Perusahaan yang berisikan
Kitab Akuntansi. Menurut Akta tersebut, Kitab Akuntansi :
3. Harus
memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan
perusahaan
4. Harus
tetap pada basis akrual sesuai dengan system akuntansi pencatatan ganda
5. Lembaga
yang bertanggungjawab atas izin profesi Akuntansi, pengembangan standart dan
proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant of India. Institute
tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi
6. Standar
Akuntansi India atau Indian Accounting Standards (AS) diterbitkan
oleh Dewan Akuntansi Standar (Accounting Standards Board), Standart Asuransi
dan Auditing atau (Auditing Assurance Standards) diterbitkan oleh
Dewan Audit dan Asuransi Standar
7. Pengawasan
terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Pelaporan
Keuangan
1. Neraca
dua tahun
2. Laporan
Laba Rugi
3. Laporan
Arus Kas
4. Kebijakan
Akuntansi dan Catatan
Pengukuran
Akuntansi
1. Penggabungan
2. Untuk
penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar
menggunakan metode pembelian, yang disebut dengan amalgamation
3. Goodwill
4. Dikapitalisasi,
diamortisasi dan diuji impairmentnya (pengurangannya).
5. Penilaian
asset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan asset tidak
berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun
6. Biaya
persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang
dapat direalisasi, FIFO, dan rata-rata
7. Sewa
pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap
masa penggunaan sewa
8. Sewa
operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus
Reff:
